Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘kelas VIII’ Category


S. Efiaty

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Merujuk pada definisi di atas, maka lingkungan hidup Indonesia tidak lain merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.

Secara hukum maka wawasan dalam menyelenggarakan penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

Klik di sini untuk tugas Bab 3 …

 

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup

BSE IPS karangan Sanusi Fattah, Amin Hidayat Juli Waskito, Moh. Taukit Setyawan

Read Full Post »


A. Pengertian Pengendalian Sosial
Pengendalian sosial adalah suatu cara dan proses yang bersifat mendidik, mengarahkan, mengajak bahkan kadang memakasa setiap warga masyarakat untuk mematuhi segala aturan yang ada di masyarakat, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman, tertib, tentram, dan damai.
B. Bentuk-bentuk Pengendalian Sosial
1. Berdasarkan sifat.
• Preventif:bersifat mencegah atau jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang telah mapan sehingga keselarasan dalam masyarakat tetap terjaga.
• Represif:bertujuan mengembalikan keselarasan sosial yang terganggu karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan warga masyarakat. Pengendalian represif dilakukan dengan cara memberi sanksi atau hukuman terhadap pelaku pelanggaran.
2. Berdasarkan proses.
• Persuasif:dilakukan dengan cara-cara yang halus, melalui ajakan, saran, bimbingan, dsb. Pengendalian sosial persuasif kebanyakan diterapkan pada lingkungan masyarakat yang kondisinya relatif stabil, tentram, aman, dan damai.
• Koersif:dilakukan dengan cara kekerasan atau paksaan. Pengendalian secara koersif kebanyakan dilakukan pada masyarakat yang keadaannya tida stabil karena banyak penyimpangan sosial yang terjadi. Pengendalian sosial koersif dibedakan menjadi 2:
1. Kompulsi (paksaan):dilakukan dengan cara menciptakan hukuman tertentu bagi para pelaku pelanggaran sehingga mereka terpaksa mematuhinya.
2. Pervasi (pengisian):dilakukan dengan cara menanamkan atau mengenalkan norma-norma secara berulang-ulang agar masuk dalam kesadaran seseorang sehingga mampu merubah sikap sesuai dengan norma yang ada.
C. Fungsi Pengendalian Sosial.
1. Menciptakan sistem hukum di masyarakat yang dipatuhi.
2. Menanamkan rasa takut melakukan kesalahan bagi warga masyarakat.
3. Menimbulkan rasa malu bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran.
4. Memberi penghargaan kepada warga masyarakat.
5. Mempertebal keyakinan akan aturan-aturan yang berlaku.
D. Lembaga-lembaga Pengendalian Sosial.
1. Lembaga kepolisian:lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
2. Lembaga kejaksaan:lembaga pengendalian sosial yang menangani pelanggaran-pelanggaran sosial setelah ditangani oleh kepolisian. Tugas lembaga kejaksaan dalam hal ini adalah memeriksa berkas perkara pelanggaran yang diajukan oleh kepolisian.
3. Lembaga pengadilan:lembaga resmi yang dibentuk pemerintah bertugas menentukan atau memutuskan hukuman bagi para pelaku penyimpangan sosial. Lembaga ini memiliki wewenang memutuskan perkara yang diajukan oleh lembaga kejaksaan.
4. Lembaga adat:lembaga yang dibentuk oleh suku bangsa tertentu yang memiliki adat tertentu pula. Dalam lembaga adat ada 1 tokoh masyarakat yang disebut tokoh adat. Tokoh adat sangat berperan dalam pengendalian sosial.
5. Tokoh masyarakat:orang yang dituakan, disegani, dihormati, dan ditakuti karena memiliki kekuasaan, kewibaan, dan pengaruh yang sangat kuat.
E. Cara-cara Pengendalian Sosial
1. Pengendalian secara formal dan informal. (menurut Horton dan Hunt)
• Pengendalian secara formal:dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi. Beberapa contohnya perusahaan, sekolah, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.
• Pengendalian sosial secara informal:dilakukan oleh perorangan atau tokoh masyarakat yang bersifat tidak resmi karena aturan yang dilanggar bersifat abstrak atau tertulis.

2. Pengendalian secara institusi dan noninstitusi.
• Pengendalian secara institusi:yaitu pengendalian sosial melalui lembaga-lembaga resmi yang ada, seperti lembaga pendidikan, agama, politik, dan ekonomi.
• Pengendalian secara noninstitusi:yaitu pengendalian sosial yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok individu yang tidak terganbung dalam organisasi atau institusi resmi. Misalkan kelompok arisan, keluarga, paguyuban seni budaya, dsb.

3. Pengendalian melalui imbalan dan hukuman.
• Pengendalian melalui imbalan:dilakukan oleh lembaga maupun perorangan, caranya yaitu dengan memberi hadiah kepada yang paling taat terhadap aturan yang ada.Contohnua anak yang paling taat membantu orang tua di rumah akan dibelikan baju baru.
• Pengendalian melalui hukuman:dilakukan dengan cara memberi hukuman kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan aturan yang ada. Contohnya siswa yang ramai sendiri saat pelajaran, disuruh maju dan berdiri di depan kelas.

4. Pengendalian melalu sosialisasi.
Yaitu dengan caraq menjelaskan norma-norma yang ada kepada warga masyarakat agar dipatuhi.

5. Pengendalian melalui tekanan sosial.
Menurut penelitian para ahli, seseorang cenderung berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan pandangan atau tingkah laku dalam kelompoknya. Hal tersebut terjadi karena adanya tekanan sosial kelompok terhadap individu sebagai anggota kelompok. Maka pengendalian melalui tekanan sosial ini sangat penting. Caranya dengan membentuk oerganisasi remaja seperti Karang Taruna, Remaja Masjid, Remaja Gereja, dsb.

Adinda Humaira Khansa (01)
Andito Dwiseptiadi (05)
8 SBI 5

Read Full Post »

Perang Dunia II


Sekhah Efiaty, S.Pd.

Perang Dunia II, atau Perang Dunia Kedua (biasa disingkat PDII) adalah konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945 yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang berlawanan: Sekutu dan Poros. Perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 100 juta personil. Dalam keadaan “perang total,” pihak yang terlibat mengerahkan seluruh bidang ekonomi, industri, dan kemampuan ilmiah untuk melayani usaha perang, menghapus perbedaan antara sipil dan sumber-sumber militer. Lebih dari tujuh puluh juta orang, mayoritas warga sipil, tewas. Hal ini menjadikan Perang Dunia II sebagai konflik paling mematikan dalam sejarah manusia.

Umumnya dapat dikatakan bahwa peperangan dimulai saat Jerman menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939, dan berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 pada saat Jepang menyerah kepada tentara Amerika Serikat. Secara resmi PD II berakhir ketika Jepang menandatangani dokumen Japanese Instrument of Surrender di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945, 6 tahun setelah perang dimulai.

Perang Dunia II berkecamuk di tiga benua tua; yaitu Afrika, Asia dan Eropa. Berikut adalah data pertempuran-pertempuran dan peristiwa penting di setiap benua.

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II

Read Full Post »

Perang Dunia I


Sekhah Efiaty, S.Pd.

Perang Dunia I (disingkat PDI atau PD1; juga dinamakan Perang Dunia Pertama, Perang Besar, Perang Negara-Negara, dan Perang untuk Mengakhiri Semua Perang) adalah sebuah konflik dunia yang berlangsung dari 1914 hingga 1918. [2] Lebih dari 40 juta orang tewas, termasuk sekitar 20 juta kematian militer dan sipil.[3][4][5]

Perang ini dimulai setelah Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria (sekarang Austria) dibunuh anggota kelompok teroris Serbia, Gavrilo Princip di Sarajevo. Tidak pernah terjadi sebelumnya konflik sebesar ini, baik dari jumlah tentara yang dikerahkan dan dilibatkan, maupun jumlah korbannya. Senjata kimia digunakan untuk pertama kalinya, pemboman massal warga sipil dari udara dilakukan, dan banyak dari pembunuhan massal berskala besar pertama abad ini berlangsung saat perang ini. Empat dinasti, Habsburg, Romanov, Ottoman dan Hohenzollern, yang mempunyai akar kekuasaan hingga zaman Perang Salib, seluruhnya jatuh setelah perang.

Perang Dunia I menjadi saat pecahnya orde dunia lama, menandai berakhirnya monarki absolutisme di Eropa. Ia juga menjadi pemicu Revolusi Rusia, yang akan menginspirasi revolusi lainnya di negara lainnya seperti Tiongkok dan Kuba, dan akan menjadi basis bagi Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kekalahan Jerman dalam perang ini dan kegagalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih menggantung yang telah menjadi sebab terjadinya Perang Dunia I akan menjadi dasar kebangkitan Nazi, dan dengan itu pecahnya Perang Dunia II pada 1939. Ia juga menjadi dasar bagi peperangan bentuk baru yang sangat bergantung kepada teknologi, dan akan melibatkan non-militer dalam perang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Perang Dunia menjadi terkenal dengan peperangan parit perlindungannya, di mana sejumlah besar tentara dibatasi geraknya di parit-parit perlindungan dan hanya bisa bergerak sedikit karena pertahanan yang ketat. Ini terjadi khususnya terhadap Front Barat. Lebih dari 9 juta jiwa meninggal di medan perang, dan hampir sebanyak itu juga jumlah warga sipil yang meninggal akibat kekurangan makanan, kelaparan, pembunuhan massal, dan terlibat secara tak sengaja dalam suatu pertempuran.

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_I

Read Full Post »


Oleh: Sekhah Efiaty, S.Pd.

Dinamika Penduduk dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebijakan kependudukan dan program pembangunan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan Indonesia selama tiga dekade yang lalu telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan kematian sehingga mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk dari 2,3% pada periode 1971-1980 menjadi 1,4% per tahun pada periode 1990-2000. Walaupun demikian, jumlah penduduk Indonesia masih akan terus bertambah. Di daerah yang pertumbuhan penduduknya telah menurun, terjadi perubahan struktur umur penduduk yang ditandai dengan penurunan proporsi anak-anak usia di bawah 15 tahun disertai dengan peningkatan pesat proporsi penduduk usia kerja dan peningkatan proporsi penduduk usia lanjut (lansia) secara perlahan.

Sedangkan di daerah yang tingkat pertumbuhan penduduknya masih tinggi, proporsi penduduk usia 0-14 tahun masih besar sehingga memerlukan investasi  sosial dan ekonomi yang besar pula untuk penyediaan sarana tumbuh kembang, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Daerah yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk menghadapi tantangan baru dimana peningkatan yang pesat dari proporsi penduduk usia kerja akan berdampak pada tuntutan perluasan kesempatan kerja. Disamping itu telah terjadi pergeseran permintaan tenaga kerja dengan penguasaan teknologi dan  matematika, yang mampu berkomunikasi, serta mempunyai daya saing tinggi di era globalisasi.  Kesemuanya ini  berkaitan dengan program bagaimana menyiapkan calon pekerja agar mempunyai kualitas tinggi,  dengan ketrampilan yang memadai.

Saat ini setiap tahunnya terjadi kelahiran sekitar 4,5 juta bayi. Bayi-bayi ini akan berkembang dan mempunyai kebutuhan yang berbeda sesuai dengan peningkatan usianya. Pada saat ini dari 100 persen anak-anak yang masuk sekolah dasar, 50% diantaranya tidak dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi setelah lulus SMP.  Mereka akan putus sekolah dan menuntut pekerjaan padahal tidak mempunyai ketrampilan yang memadai. Sempitnya lapangan kerja membuat para pemuda-pemudi putus sekolah menciptakan pekerjaannya sendiri di sektor informal.

Pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja  merupakan akar permasalahan kemiskinan. Jadi aspek demografis mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan yang dihadapi di Indonesia pada saat ini. Daerah miskin sering ditinggalkan penduduknya untuk bermigrasi ke tempat lain dengan alasan mencari kerja. Mereka dapat berpindah secara permanen, menjadi migran ulang-alik, menjadi migran sirkuler yakni bekerja di tempat lain dan pulang ke rumahnya sekali dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, atau menjadi migran musiman, misalnya bekerja di kota setelah musim tanam dan musim panen.

Kemiskinan berkaitan erat dengan kemampuan mengakses pelayanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori. Dengan demikian penyakit masyarakat umumnya berkaitan dengan penyakit menular, seperti diare, penyakit lever, dan TBC. Selain itu, masyarakat juga menderita penyakit kekurangan gizi termasuk busung lapar, anemi terutama pada bayi, anak-anak, dan ibu hamil. Kematian bayi adalah konsekuensi dari penyakit yang ditimbulkan karena kemiskinan ini (kekurangan gizi menyebabkan bayi rentan terhadap infeksi).

Keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar anggotanya seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Oleh karenanya diperlukan pemberdayaan keluarga terutama melalui peningkatan akses terhadap informasi tentang permasalahan ini.

Kesimpulannya adalah bahwa pertumbuhan penduduk berkaitan dengan kemiskinan dan  kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tentang aspek-aspek dan komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, morbiditas, migrasi, ketenagakerjaan, perkawinan, dan aspek keluarga dan rumah tangga akan membantu para penentu kebijakan dan perencana program untuk dapat  mengembangkan program pembangunan kependudukan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.

Modul dalam situs ini membuka wawasan tetang bagaimana aspek-aspek demografi dapat diangkat dalam sebuah perencanaan program pembangunan di tingkat kabupaten dan kota. Masing-masing modul akan terkait dengan pemilihan indikator demografi serta data kependudukan yang tepat untuk kepentingan tersebut.

sumber: http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/83/115/

Read Full Post »


Sekhah Efiaty

Penyimpangan individual merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang yang berupa pelanggaran terhadap norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Penyimpangan ini disebabkan oleh kelainan jiwa seseorang atau karena perilaku yang jahat/tindak kriminalitas. Penyimpangan yang bersifat individual sesuai dengan kadar penyimpangannya dapat dibagi menjadi beberapa hal, antara lain:

a.
Tidak patuh nasihat orang tua agar mengubah pendirian yang kurang baik, penyimpangannya disebut pembandel.
b.
Tidak taat kepada peringatan orang-orang yang berwenang di lingkungannya, penyimpangannya disebut pembangkang.
c.
Melanggar norma-norma umum yang berlaku, penyimpangannya disebut pelanggar.
d.
Mengabaikan norma-norma umum, menimbulkan rasa tidak aman/tertib, kerugian harta benda atau jiwa di lingkungannya, penyimpangannya disebut perusuh atau penjahat.

Apakah Anda pernah melakukan penyimpangan individual? Semoga tidak! Namun kadangkala karena kekhilafan kita sebagai manusia biasa penyimpangan individual itu pernah kita lakukan. Bagaimana kalau hal itu terjadi? Tentu Anda akan minta maaf pada lingkungan Anda dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan itu, bukan? Marilah kita lanjutkan kembali belajarnya! 

Read Full Post »


Sekhah Efiaty

a. Menurut James W. Van Der Zanden
Faktor-faktor penyimpangan sosial adalah sebagai berikut: 
  1) Longgar/tidaknya nilai dan norma.
Ukuran perilaku menyimpang bukan pada ukuran baik buruk atau benar salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran longgar tidaknya norma dan nilai sosial suatu masyarakat. Norma dan nilai sosial masyarakat yang satu berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat yang lain. Misalnya: kumpul kebo di Indonesia dianggap penyimpangan, di masyarakat barat merupakan hal yang biasa dan wajar.
  2) Sosialisasi yang tidak sempurna. Di masyarakat sering terjadi proses sosialisasi yang tidak sempurna, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang. Contoh: di masyarakat seorang pemimpin idealnya bertindak sebagai panutan atau pedoman, menjadi teladan namun kadangkala terjadi pemimpin justru memberi contoh yang salah, seperti melakukan KKN. Karena masyarakat mentolerir tindakan tersebut maka terjadilah tindak perilaku menyimpang. 
  3) Sosialisasi sub kebudayaan yang menyimpang. Perilaku menyimpang terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai sub kebudayaan yang menyimpang, yaitu suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan/ pada umumnya. Contoh: Masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh, masalah etika dan estetika kurang diperhatikan, karena umumnya mereka sibuk dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (makan), sering cekcok, mengeluarkan kata-kata kotor, buang sampah sembarangan dsb. Hal itu oleh masyarakat umum dianggap perilaku menyimpang.
b. Menurut Casare Lombroso
Perilaku menyimpang disebabkan oleh faktor-faktor:
  1) Biologis
Misalnya orang yang lahir sebagai pencopet atau pembangkang. Ia membuat penjelasan mengenai “si penjahat yang sejak lahir”. Berdasarkan ciri-ciri tertentu orang bisa diidentifikasi menjadi penjahat atau tidak. Ciriciri fisik tersebut antara lain: bentuk muka, kedua alis yang menyambung menjadi satu dan sebagainya.
  2) Psikologis
Menjelaskan sebab terjadinya penyimpangan ada kaitannya dengan kepribadian retak atau kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Dapat juga karena pengalaman traumatis yang dialami seseorang.
  3) Sosiologis
Menjelaskan sebab terjadinya perilaku menyimpang ada kaitannya dengan sosialisasi yang kurang tepat. Individu tidak dapat menyerap norma-norma kultural budayanya atau individu yang menyimpang harus belajar bagaimana melakukan penyimpangan.

Read Full Post »

Older Posts »